Hukum Jalan Raya

HUKUM JALAN RAYA

Hukum yang ada di jalan-jalan raya adalah merupakan suatu kebiasaan yang dijadikan hukum oleh setiap orang yang melanggar hukum tersebut yaitu dengan menggunakan uang dalam menebus perbuatan hukum yang telah dilakukannya dan itu artinya adalah hukum itu dapat dibeli dengan uang dan itu artinya hukum itu dapat dipersamakan dengan uang.

Maksud dari hukum jalan raya adalah tidak lain merupakan peratuan mengenai tata tertib lalu lintas.

Dalam penegakan hukum tata tertib lalu lintas sekarang ini bukan hanya dari pengendara kendaraan bermotor saja yang melakukan kesalahan berlalu lintas itu tetapi penegak hukumnya juga selalu terlibat dalam pelanggaran hukum tersebut, tetapi memang tidak semua pebegak hukum seperti itu dan hanya ada beberapa oknum-oknum yang nakal saja.

Keterlibatan penegak hukum dalam pelanggaran lalu lintas itu adalah dengan adanya transaksi jual beli hukum dimana hukum tersebut dapat diperjual belikan dengan uang, dan saya sempat memikirkan, apakah uang itu memang dapat membeli hukum ?.

Dari jual beli hukum itu, maksudnya adalah apabila ada seseorang dengan menaiki kendaraan bermotor itu, dan ternyata orang itu tidak mempunyi SIM (Surat Izin Mengemudi) kemudian itu dia tertangkap razia kendaraan bermotor, karena dia tidak mempunyi SIM, dalam prosedur hukumnya adalah apabila ada orang yang melanggar hukum dalam berlalu lintas maka hukumnya adalah orang yang melanggar lalu lintas tersebut dikenakan denda pada saat sidang mengenai pelanggaran lalu lintas di pengadilan.

Tapi dari kesemuanya itu, mengenai prosedur hukum berlalu lintas sekarang ini sudah tidak ada karena apabila ada orang yang melanggar tata tertib lalu lintas diselesaikan dengan jalan “Damai”, yang dimaksud dengan jalan “Damai” ini adalah melakukan suatu transaksi dengan aparat penegak hukum untuk membebaskan diri dari sanksi pelanggaran berlalu lintas dengan cara memberikan sejumlah uang kepada aparat penegak hukumnya, dan besarnya uang tersebut sesuai dengan kesalahan atau pelanggaran hukum berlalu lintas yang dilanggarnya dan transaksi tersebut langsung dilakukan di tempat dimana orang yang melanggar lalu lintas tersebut tertangkap.

Apabila yang dilanggarnya itu adalah tidak membawa SIM (Surat Izin mengemudi) akan dikenakan denda sebesar Rp. 20.000,00,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), dan apabila kalau tidak memakai pelingdung kepala (Helm) kira-kira sebesar Rp. 15.000,00,- (Lima Belas Ribu Rupiah) itu juga masih bisa ditawar.

Pelanggaran yang dilakukan di jalan raya sekarang ini sudah tidak asing lagi dimana dalam pelanggaran yang dilakukan di jalan raya atau melanggar peraturan lalu lintas itu sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, karena kebiasaan masyarakat kita itu adalah menyenangi melanggar peraturan-peraturan yang dimana aparat penegak hukumnya pun sering melanggar lalu lintas.

Dalam pelanggaran lalu lintas sekarang ini yang biasa dilakukan oleh pelanggar lalu lintas adalah tidak menyalakan lampu motor dimana dalam peraturan yang baru mengenai lalu lintas bahwa setiap orang yang tidak menyalakan lampu motor maka tidak akan dikenakan suatu denda tapi hanya dalam tahap teguran saja.

Oleh karena itu apabila yang melanggarnya itu adalah tidak membawa SIM (Surat Izin Mengemudi) dan tidak memakai pelindung kepala maka hal-hal seperti itulah akan mendapatkan atau dikenakan denda dan itu juga masih bisa melakukan tawar menawar.

Oleh karena itu bukan hanya pelanggar hukum saja yang dipersalahkan tetapi aparat penegak hukum juga dapat dipersalahkan karena dengan adanya aparat penegak hukum yang menjadikan hukum itu menjadi suatu alat untuk diperjual belikan pandangan setiap orang kepada hukum itu menjadi tidak baik dan menganggap hukumnyalah yang tidak benar, tapi sebenarnya yang tidak benarnya itu adalah aparat penegak hukum yang melakukan dari penyimpangan-penyimpangan prosedur hukum. Apabila penegak hukumnya tidak benar maka si pelanggar hukumnya pun akan semakin salah, karena sebenarnya penegak hukum itu tugasnya adalah mengingatkan kesalahan-kesalahan hukum kepada si pelanggar dan kita tidak boleh memandang hukum itu sebelah mata, seolah-olah bahwa hukum itu tidak benar, karena sebenarnya dalam permasalahan hukum warga masyarakat Indonesia sangatlah sensitif mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum.

Dari pelanggaran yang dilakukan itu (pelanggaran lalu lintas) merupakan suatu tindak pidana ringan yang apabila disidangkannyapun dilakukan secara kolektif atinya bersama-sama dan penerapannya Undang-Undangnya pun tidak sesuai dengan fakta yang ada di pengadilan bahkan biasanya sebelum mencapai ke tahap pengadilan sudah ada calo yang memberikan jasa mengambil STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atau SIM (Surat Izin Mengemudi) tanpa lewat persidangan terlebih dahulu, oleh karena itu pelangaran mengenai lalu lintas itu tidak obyektif dan menganggap hukum itu tidak benar.

Dari hal-hal seperti itulah banyak dan tidak sedikit pandangan masyarakat yang mengatakan bahwa hukum sekarang ini tidak optimal dan tidak bagus, tapi menurut pandangan saya hukum sekarang ini, hukum yang ada di Negara Indonesia umumnya dan hukum mengenai Tata tertib lalu Lintas khusussnya sangat bagus, yang salah sebenarnya itu bukan hukumnya tetapi orang-orangnyalah yang melaksanakan hukum tersebut dan dari kesalahannya itu maka seolah-olah hukumnyalah yang tidak benar dan itu kembali kepada kita sendiri.

Dengan adanya Undang-Undang mangenai pelanggaran Lalu Lintas yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 1992. tidak mempengaruhi para pengendara kendaraan bermotor untuk tidak melakukan pelanggaran itu artinya setiap orang yang berkendaraan tetap saja melakukan pelanggaran dan menurut saya itu terjadi karena tidak adanya kesadaran dari pengendara kendaraan bermotor.

Operasi razia kendaran bermotor merupakan salah satu upaya untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran dalam kendaraan bermotor yang nantinya bertujuan untuk mengurangi kecelakaaan-kecelakan lalu lintas namun sebenarnya razia tersebut tidak atau kurang memiliki peran maksimal karena dalam penegakan hukum mengenai pelanggaran lalu lintas itu sebenarnya kembali lagi kepada kesadaran dari pengendara itu sendiri dan sebenarnya hukum yang berlaku itu tidak salah tapi yang salah itu sebenarnya adalah bisa dari manusia itunya sendiri atau dari oknum-oknum polisi yang menganggap pelanggaran tersebut bisa digantikan dengan uang atau dengan kata lain sidang di tempat atau bahasa ekstrimnya itu adalah dengan “salam tempel”

Kebanyakan dari sidang di tempat tersebut adalah kehendak dari oknum-oknum polisi lalu lintas itu sendiri, oleh karena itu masyarakat sekarang berpandangan bahwa polosi lalu lintas itu telah memiliki image yang buruk bagi pandangan sebagian masyarakat .

Imaje yang buruk tersebut timbul karena kelakuan dari oknom-oknum aparat kepolisian lalu lintas yang dimana dia hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak mementingkan masyarakat yang melanggagar peraturan-peraturan lalu lintas.

Kesimpulannya adalah bahwa Undang-Undang mengenai penegakan peraturan lalu lintas yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 itu tidak salah dan benar adanya, yang salah itu sebenarnya adalah dari manusia itu sendiri baik dari aparat kepolisian atau dari masyarakat yang khusussnya pengendara kendaraan bermotor dan kita sebagai warga masyarakat tidak boleh memandang sebelah mata mengenai hukum atau peraturan lalu lintas karena kesalahannya itu bukan berpatok kepada aparat penegak hukumnya tapi dari masyarakat pengendara kendaraan bermotor juga.

Penulis

DIKI KURNIAWAN.S.H

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: